By admin 
BANGKA, KOMPAS.com – Pemotongan anggaran jaminan kesehatan yang dilakukan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menuai kritik dari warga.
Warga Pangkalbalam Pangkalpinang, Irianto Tahor, mengaku tidak setuju jika anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan.
Baca juga: Dugaan Klaim Fiktif 2 RS di Tegal ke BPJS Kesehatan Capai Rp 4,8 Miliar
“Tidak bisa kalau pelayanan kesehatan masyarakat didahulukan, lain halnya kalau infrastruktur bisa ditunda,” kata Irianto saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (10/11/2024).
Irianto mengingatkan, pelayanan kesehatan termasuk dalam tiga indikator utama pembangunan bangsa.
Baca juga: Perusahaan Gagal Gaji BPJS Pekerja, Begini Cara Melaporkan dan Sanksinya
Selain itu, ada bidang pendidikan dan penguatan dunia usaha atau ekonomi yang harus diprioritaskan.
“Kesehatan masyarakat harus terjamin agar bisa bekerja, dan pendidikan meningkatkan taraf perekonomian,” kata Irianto yang juga menjabat anggota DPRD Pangkalpinang periode 2009-2014 itu.
Irianto prihatin dengan sikap pemerintah daerah yang sebenarnya membangun gedung balai dengan anggaran lebih dari Rp 5 miliar, namun memotong anggaran kesehatan.
Seharusnya anggaran tersebut bisa menambah alokasi jaminan kesehatan warga.
“Kita semua tahu kalau bicara proyek fisik, kalau jaminan kesehatan langsung ke warga, apa yang bisa kita dapat,” jelas Irianto.
Ia menilai pembangunan gedung perkantoran baru tidak diperlukan, apalagi di tengah lesunya perekonomian daerah akibat lesunya sektor pertambangan timah.
Gedung RSUD banyak, gedung PT Timah banyak yang bisa dipinjam dan dipakai, tapi malah dibangun gedung baru, kata Irianto.
“Departemen Pekerjaan Umum minta gedung baru, saya tolak, ditunda. Anggarannya dialihkan untuk membangun jalan kecamatan agar pertumbuhan ekonomi merata,” kata Irianto.
Sementara itu, warga Kecamatan Kacang Pedang, Fakhrudin Halim mengatakan, politik anggaran pemerintah daerah perlu dipertanyakan ketika pelayanan kesehatan dasar tidak lagi menjadi skala prioritas.
“Kita harus tanya porsi anggaran pemdanya ke mana. Bahkan ada kabupaten yang pegawai honorernya melebihi PNS, ini didanai APBD,” kata Fakhrudin.
Bidang anggaran lain yang harus dievaluasi adalah biaya perjalanan dinas pemerintah daerah.