By admin 
Jakarta: Pemerintah menghadapi tantangan cukup besar dalam membangun dan memperkuat sektor kesehatan, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.
Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kemudahan akses tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kehadiran program KIS diperuntukkan bagi masyarakat miskin ydiang tidak mampu agar dapat mengakses layanan kesehatan gratis. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta JKN-KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.
Banyak warga pun merasakan manfaat KIS ini. Salah satunya, warga asal Kecamatan Wonosari, Rina Ery Maryanti. Bahkan, manfaat dari program KIS ini juga dirasakan keluarganya.
“Saya dan keluarga terbantu sekali. Pengobatan mulai dari kakek saya waktu itu di rumah sakit juga sudah menggunakan BPJS. Ibu saya juga. Terus waktu saya hamil sampai melahirkan juga di rumah sakit menggunakan BPJS. Imunisasi lengkap untuk anak balita saya yang sekarang juga sudah menggunakan BPJS,” ujar Rina seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Januari 2024.
Ia merasa pelayanan dari BPJS Kesehatan yang diterima sangat memuaskan. Ia pun berharap agar program jaminan sosial kesehatan bisa terus dilanjutkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.
“Saya mohon untuk Bapak Jokowi untuk melanjutkan semua programnya kemarin dilanjutkan lagi saja karena itu sangat membantu masyarakat Indonesia mulai dari BPJS Kesehatan, PKH, juga jaminan pendidikan untuk anak-anak,” jelasnya.
Pengalaman positif terhadap program KIS ini juga dirasakan warga lainnya, Suprihono. Ia mengaku pernah terbantu untuk pengobatan cuci darah. Ia mengaku telah 14 tahun melakukan cuci darah.
“Alhamdulillah saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang,” ucapnya.
Dia pun berharap program KIS bisa dilanjutkan terus ke depannya, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada.
Kebijakan Rem dan Gas pada Masa Pandemi Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi
Tak hanya membuat program KIS, pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi juga menunjukkan upaya melindungi kesehatan masyarakat ketika menghadapi pandemi covid-19. Pada periode itu, Jokowi menerapkan pendekatan “rem dan gas” untuk menangani krisis.
Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan, namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat.
Ada tiga roda penting dalam mengoperasikan rem dan gas. Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan. Dan ketiga, penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban.
Kebijakan rem dan gas ini pun cukup efektif. Menurut riset WHO tahun 2024, Indonesia berada dalam kondisi minim tingkat kematian dan resesi yang rendah. Resiliensi masyarakat dan tenaga kesehatan yang kuat, serta budaya gotong-royong, memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi yang tidak bisa diprediksi.
Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat covid-19 dengan cepat.
Upaya pemerintah menjalankan kebijakan rem dan gas juga mendorong pemulihan lebih cepat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
“Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, sambil memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan ini membantu Indonesia menghadapi tantangan pandemi.
“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik,” ujar Jokowi dalam pidato RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Digitalisasi permudah warga mengakses layanan digital
Selama pandemi covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik.
Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi Peduli Lindungi berperan penting dalam memantau dan mengontrol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan.
Kebijakan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini mendapat respons positif dari warga saat itu. Salah satu warga dari Kendari, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut.
“Kan ini tinggal discan saya, mudah juga diterapkan. Ini akan sangat membantu pemerintah di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya,” katanya.
Begitu juga dengan warga lainnya asal Kediri, Yolanda. Ia menyambut positif penggunaan aplikasi tersebut.
“Gampang. Jadi kalau sudah scan kita langsung bisa masuk. Saya sendiri sudah 2 kali vaksin,” kata Yolanda.
Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Ini merupakan langkah besar dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Menurunnya Angka Stunting
Perbaikan nyata dalam sektor kesehatan di Tanah Air juga terlihat pada penurunan angka stunting. Dalam 10 tahun terakhir, angka stunting saat ini sudah menurun di titik 21,5 persen, dari yang awalnya berada di angka 37,2 persen saat pertama kali Jokowi menjabat Presiden.
Hal tersebut disampaikan Mantan Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Mayjen (Purn) Ponco Agus Prasojo dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan Yang Kian Membaik’.
“Beliau (Jokowi) menyampaikan dari sejak beliau menjabat, yaitu 37,2 persen sampai sekarang ini jadi 21,5 persen, jadi memang jelas dari angka ada penurunan berarti ada perbaikan masalah stunting,” kata Ponco melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024.
Pembenahan Bidang Farmasi
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Dia mengapresiasi perbaikan-perbaikan sektor kesehatan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia mencontohkan keseriusan Kepala Negara dalam membenahi bidang farmasi Indonesia. Salah satunya, menggelontorkan anggaran 5,5 persen dari total APBN untuk sektor kesehatan.
“Dan kalau kita cermati kenaikan ini juga akan menyentuh juga program-program yang akan jauh lebih terukur penanganannya,” kata Melki.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyebut jika Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengubah paradigma tentang kesehatan. Yakni, dominan terhadap upaya promotif dan preventif.
“Nah karena ini menjadi sebuah perubahan paradigma kesehatan di Tanah Air tentunya juga anggaran kesehatan yang ada ini itu penting juga untuk kita geser menuju ke arah sana,” kata dia.
Transformasi Layanan Primer dan Rujukan
Selain dari sisi penanganan covid-19, pemerintah juga melakukan upaya pemulihan dan transformasi dari sektor kesehatan. Salah satunya, transformasi layanan primer.
Sebelum pemerintahan Jokowi, akses kesehatan dalam layanan primer tidak berjalan optimal. Terutama dalam penemuan kasus penyakit sejak dini. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi layanan primer terjadi. Di antaranya, pembangunan 165 Puskesmas sesuai standar, penggalanganan komitmen Pemda untuk mengisi formasi ASN bidang Kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas, dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat Puskesmas hingga Posyandu.
Transformasi juga dilakukan dalam layanan rujukan. Beberapa transformasi di antaranya pengampuan jejaring layanan KJSU, Proctorship (pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler ke RS Tulungagung, pendampingan RS Adam Malik untuk transplantasi ginjal, RSUD Soekarno di provinsi Bangka Belitung), pemberian bantuan alat kesehatan ke RS, dan kerja sama internasional dalam pembangunan RS dan knowledge sharing (RSJPN dengan Tokushukai Medical Group dan RS Ngoerah dengan Sun Medical Center Korsel).
Transformasi Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan juga menjadi salah satu transformasi yang dilakukan pemerintah. Transformasi ini dilakukan setelah berkaca ketahanan kesehatan di Indonesia masih lemah setelah berkaca pada pandemi covid-19.
Adapun transformasi yang direalisasikan berupa kemandirian dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, investasi peningkatan industri, kerja sama, dan dukungan regulasi di bidang inovasi teknologi kesehatan.
Jakarta: Pemerintah menghadapi tantangan cukup besar dalam membangun dan memperkuat sektor kesehatan, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir.
Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kemudahan akses tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Kehadiran program KIS diperuntukkan bagi masyarakat miskin ydiang tidak mampu agar dapat mengakses layanan kesehatan gratis. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta JKN-KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.
Banyak warga pun merasakan manfaat KIS ini. Salah satunya, warga asal Kecamatan Wonosari, Rina Ery Maryanti. Bahkan, manfaat dari program KIS ini juga dirasakan keluarganya.
“Saya dan keluarga terbantu sekali. Pengobatan mulai dari kakek saya waktu itu di rumah sakit juga sudah menggunakan BPJS. Ibu saya juga. Terus waktu saya hamil sampai melahirkan juga di rumah sakit menggunakan BPJS. Imunisasi lengkap untuk anak balita saya yang sekarang juga sudah menggunakan BPJS,” ujar Rina seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Januari 2024.
Ia merasa pelayanan dari BPJS Kesehatan yang diterima sangat memuaskan. Ia pun berharap agar program jaminan sosial kesehatan bisa terus dilanjutkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.
“Saya mohon untuk Bapak Jokowi untuk melanjutkan semua programnya kemarin dilanjutkan lagi saja karena itu sangat membantu masyarakat Indonesia mulai dari BPJS Kesehatan, PKH, juga jaminan pendidikan untuk anak-anak,” jelasnya.
Pengalaman positif terhadap program KIS ini juga dirasakan warga lainnya, Suprihono. Ia mengaku pernah terbantu untuk pengobatan cuci darah. Ia mengaku telah 14 tahun melakukan cuci darah.
“Alhamdulillah saya dari awal sebelum sakit saya sudah dibikinin KIS. Jadi saya dari awal sampai sekarang belum pernah pakai uang,” ucapnya.
Dia pun berharap program KIS bisa dilanjutkan terus ke depannya, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial lainnya juga tetap ada.
Kebijakan Rem dan Gas pada Masa Pandemi Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi
Tak hanya membuat program KIS, pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi juga menunjukkan upaya melindungi kesehatan masyarakat ketika menghadapi pandemi covid-19. Pada periode itu, Jokowi menerapkan pendekatan “rem dan gas” untuk menangani krisis.
Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan, namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat.
Ada tiga roda penting dalam mengoperasikan rem dan gas. Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan. Dan ketiga, penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban.
Kebijakan rem dan gas ini pun cukup efektif. Menurut riset WHO tahun 2024, Indonesia berada dalam kondisi minim tingkat kematian dan resesi yang rendah. Resiliensi masyarakat dan tenaga kesehatan yang kuat, serta budaya gotong-royong, memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi yang tidak bisa diprediksi.
Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat covid-19 dengan cepat.
Upaya pemerintah menjalankan kebijakan rem dan gas juga mendorong pemulihan lebih cepat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
“Langkah ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, sambil memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan ini membantu Indonesia menghadapi tantangan pandemi.
“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik,” ujar Jokowi dalam pidato RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Digitalisasi permudah warga mengakses layanan digital
Selama pandemi covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik.
Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi Peduli Lindungi berperan penting dalam memantau dan mengontrol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan.
Kebijakan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini mendapat respons positif dari warga saat itu. Salah satu warga dari Kendari, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut.
“Kan ini tinggal discan saya, mudah juga diterapkan. Ini akan sangat membantu pemerintah di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya,” katanya.
Begitu juga dengan warga lainnya asal Kediri, Yolanda. Ia menyambut positif penggunaan aplikasi tersebut.
“Gampang. Jadi kalau sudah scan kita langsung bisa masuk. Saya sendiri sudah 2 kali vaksin,” kata Yolanda.
Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Ini merupakan langkah besar dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.
Menurunnya Angka Stunting
Perbaikan nyata dalam sektor kesehatan di Tanah Air juga terlihat pada penurunan angka stunting. Dalam 10 tahun terakhir, angka stunting saat ini sudah menurun di titik 21,5 persen, dari yang awalnya berada di angka 37,2 persen saat pertama kali Jokowi menjabat Presiden.
Hal tersebut disampaikan Mantan Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Mayjen (Purn) Ponco Agus Prasojo dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan Yang Kian Membaik’.
“Beliau (Jokowi) menyampaikan dari sejak beliau menjabat, yaitu 37,2 persen sampai sekarang ini jadi 21,5 persen, jadi memang jelas dari angka ada penurunan berarti ada perbaikan masalah stunting,” kata Ponco melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024.
Pembenahan Bidang Farmasi
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Dia mengapresiasi perbaikan-perbaikan sektor kesehatan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia mencontohkan keseriusan Kepala Negara dalam membenahi bidang farmasi Indonesia. Salah satunya, menggelontorkan anggaran 5,5 persen dari total APBN untuk sektor kesehatan.
“Dan kalau kita cermati kenaikan ini juga akan menyentuh juga program-program yang akan jauh lebih terukur penanganannya,” kata Melki.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyebut jika Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengubah paradigma tentang kesehatan. Yakni, dominan terhadap upaya promotif dan preventif.
“Nah karena ini menjadi sebuah perubahan paradigma kesehatan di Tanah Air tentunya juga anggaran kesehatan yang ada ini itu penting juga untuk kita geser menuju ke arah sana,” kata dia.
Transformasi Layanan Primer dan Rujukan
Selain dari sisi penanganan covid-19, pemerintah juga melakukan upaya pemulihan dan transformasi dari sektor kesehatan. Salah satunya, transformasi layanan primer.
Sebelum pemerintahan Jokowi, akses kesehatan dalam layanan primer tidak berjalan optimal. Terutama dalam penemuan kasus penyakit sejak dini. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi layanan primer terjadi. Di antaranya, pembangunan 165 Puskesmas sesuai standar, penggalanganan komitmen Pemda untuk mengisi formasi ASN bidang Kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas, dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat Puskesmas hingga Posyandu.
Transformasi juga dilakukan dalam layanan rujukan. Beberapa transformasi di antaranya pengampuan jejaring layanan KJSU, Proctorship (pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler ke RS Tulungagung, pendampingan RS Adam Malik untuk transplantasi ginjal, RSUD Soekarno di provinsi Bangka Belitung), pemberian bantuan alat kesehatan ke RS, dan kerja sama internasional dalam pembangunan RS dan knowledge sharing (RSJPN dengan Tokushukai Medical Group dan RS Ngoerah dengan Sun Medical Center Korsel).
Transformasi Sistem Kesehatan
Sistem kesehatan juga menjadi salah satu transformasi yang dilakukan pemerintah. Transformasi ini dilakukan setelah berkaca ketahanan kesehatan di Indonesia masih lemah setelah berkaca pada pandemi covid-19.
Adapun transformasi yang direalisasikan berupa kemandirian dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, investasi peningkatan industri, kerja sama, dan dukungan regulasi di bidang inovasi teknologi kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ROS)