By admin 
Jakarta, CNN Indonesia —
BPJS Kesehatan semakin menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan jaminan kesehatan nasional yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. Guna memperkuat peran strategisnya, BPJS Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti pada Rakor Pengembangan SDM dan Aparatur Sipil Negara Polri, Selasa (15/10).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan kerjasama ini difokuskan pada pertukaran, pencocokan dan pemanfaatan data kepesertaan JKN seluruh anggota Polri dan keluarganya. Ia berharap kesepakatan ini dapat memperkuat koordinasi kedua institusi, terutama dalam menjamin integrasi data yang lebih efektif, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi anggota Polri.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Kami ingin menjamin kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh anggota Polri, baik anggota aktif maupun keluarganya. Kami ingin memastikan tidak ada kendala atau hambatan bagi anggota Polri dan keluarga dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS. Kesehatan,” kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya.
Melalui kerja sama ini, BPJS Kesehatan dan Polri akan mencocokkan data anggota Polri untuk meningkatkan akurasi data. Hal ini penting untuk memastikan setiap anggota Polri dan keluarganya dapat menerima manfaat JKN dengan mudah.
Menurutnya, data yang terintegrasi dengan baik akan memudahkan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Polri, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran kepada anggota Polri dan keluarganya.
“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memberikan pelayanan kesehatan prima bagi seluruh peserta JKN tanpa terkecuali,” lanjut Ghufron.
Salah satu bentuk nyata pelayanan yang terus ditingkatkan BPJS Kesehatan adalah kemudahan akses layanan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini memudahkan peserta JKN, termasuk anggota Polri dan keluarganya, untuk mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
“Saat ini kami memastikan layanan BPJS Kesehatan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga cepat dan merata bagi seluruh peserta JKN. Janji layanan terus kami laksanakan di setiap fasilitas kesehatan, sehingga seluruh peserta dapat merasakan manfaatnya tanpa adanya diskriminasi. jelas Ghufron.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan 23.295 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di seluruh Indonesia.
Jumlah ini terus meningkat seiring dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan ke berbagai wilayah di Indonesia, guna memastikan seluruh masyarakat, termasuk anggota Polri dan keluarganya, mendapatkan akses kesehatan yang memadai dan merata.
Menurutnya, kerja sama ini bukan sekedar pencocokan data saja, namun lebih pada memastikan seluruh peserta JKN, termasuk anggota Polri dan keluarganya, dapat merasakan manfaat Program JKN secara maksimal tanpa ada kendala.
“Kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi BPJS Kesehatan dan Polri, tapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” jelas David.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen memberikan pelayanan yang optimal, BPJS Kesehatan dan Polri siap maju bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh anggota Polri dan keluarganya. Program JKN akan terus memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan negara yang sehat dan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing.
(ori/ori)